Standarisasi Kemasan Produk Tembakau Bisa Berdampak Negatif, Simak Penjelasannya

Selasa, 30 Juni 2026 – 22:37 WIB

Jakarta, VIVA – Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen, sebagai daya pembeda merek. Ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, maka daya pembeda antarmerek akan melemah, dan persaingan bisnis akan bergeser dari kualitas ke perang harga.

Produksi Rokok Murah Berpotensi Picu Downtrading dan Ganggu Penerimaan Negara

Hal itu disampaikannya guna menanggapi wacana Kementerian Kesehatan, yang saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektrik.

Peraturan yang mewajibkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektrik (vape) ini, telah menuai gelombang kritik dari pelaku usaha maupun pemerhati industri dan ekonomi.

Petani Tembakau Gelar Doa Bersama: Banyak Aturan yang Tidak Memikirkan Kami

Karenanya, Josua menyampaikan bahwa pada skala yang lebih besar, peraturan itu sejatinya berpotensi memicu guncangan ekonomi baru, yang berdampak sistemik pada rantai pasok industri dan penerimaan negara. 

“Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal,” kata Josua dalam keterangannya, Selasa, 30 Juni 2026.

Usulan Rokok Murah Dinilai Perlu Mempertimbangkan Berbagai Aspek

Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengadopsi mentah-mentah klaim keberhasilan kemasan polos dari negara maju. Menurutnya, keberhasilan di negara maju terjadi dalam ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang terkendali, dan daya beli masyarakat yang lebih tinggi. 

Salah satu contoh negara yang dijadikan contoh pemerintah adalah Australia. Nyatanya, konsumsi nikotin dari sumber ilegal justru naik signifikan. “Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025,” ujarnya.

Josua memaparkan, lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi, dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah,” lanjut dia.