Jumat, 27 Februari 2026 – 13:49 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Sarmuji, angkat bicara terkait polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar.
Sarmuji mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Kaltim untuk memberikan masukan terkait sensitivitas publik.
Sarmuji menegaskan bahwa di tengah semangat efisiensi anggaran, pejabat publik harus lebih peka dalam mendengarkan suara rakyat sebelum mengambil kebijakan pengadaan barang mewah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujar Sarmuji wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.
Berdasarkan penjelasan yang diterima Sarmuji, anggaran pengadaan mobil tersebut sebenarnya telah disepakati sejak tahun 2024.
Rudy Mas’ud beralasan bahwa spesifikasi mobil yang tinggi diperlukan mengingat medan geografis Kalimantan Timur yang sangat berat dan luas wilayahnya yang hampir setara dengan Pulau Jawa.
Namun, Sarmuji menekankan bahwa alasan teknis dan geografis tidak boleh menjadi satu-satunya tolak ukur. Ia mengingatkan agar standar fasilitas pejabat tetap harus berpijak pada kondisi ekonomi masyarakat.
“Apapun itu, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” tegasnya.
Di sisi lain, Sarmuji juga mengungkapkan fakta bahwa hingga saat ini Rudy Mas’ud sebenarnya masih menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas kedinasannya.
Meskipun secara aturan gubernur memiliki hak atas fasilitas mobil dinas, Sarmuji menilai penggunaan kendaraan pribadi saat ini adalah langkah yang lebih bijak.
“Gubernur menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik, meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” ungkap Sarmuji.
Terkait langkah DPP Partai Golkar ke depan, Sarmuji memastikan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan komunikasi dengan kader atau kepala daerah yang didukung. Hal ini dilakukan agar para pemimpin daerah lebih berhati-hati dan cermat dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada persepsi publik.
“Ya, kami saling mengingatkan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur menuai polemik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan pemerintah daerah.
