Jumat, 15 Mei 2026 – 22:36 WIB
Jakarta, VIVA – Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diyakini dapat membawa harapan besar bagi masyarakat desa. Sebab, program ini digadang-gadang dapat menggerakkan kemandirian ekonomi desa.
Hal itu pula yang diharapkan oleh Asep Rahmat S, Kepala Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dia menilai, program Kopdes Merah Putih ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desanya.
“Saya menilai arah kebijakan Presiden melalui program Kopdes ini memang sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Asep dalam keterangannya, Jumat, 15 Mei 2026.
Peluncuran Kopdes Merah Putih.
“Karena dengan adanya program Kopdes ini, akan ada modernisasi ekonomi desa yang lebih mapan, akan terciptanya stabilitas harga pangan (murah), serta akan terciptanya kemandirian desa di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Untuk menggerakkan ekonomi desa itu, Asep mengaku bahwa Kopdes di wilayahnya berusaha memaksimalkan potensi lokal, khususnya terkait dengan pariwisata.
Selain usaha-usaha yang sudah ditetapkan oleh Presiden, Asep memastikan bahwa pihaknya pun akan berusaha memaksimalkan potensi lokal desanya, seperti permodalan untuk pengembangan usaha pariwisata.
“Hal tersebut sangat logis karena desa kami merupakan desa yang miliki banyak potensi wisata,” kata Asep.
Selain itu, KDMP di Desa Payung juga berfokus untuk mengembangkan usaha pertanian, termasuk membangun penampungan gabah padi guna memutus monopoli bandar.
“Juga permodalan untuk pertanian seperti padi, bawang merah, jagung, durian, melinjo dan berbagai hasil bumi lainnya. Serta, membuat unit usaha penampungan gabah padi sehingga untuk urusan beras di desa kami bisa stabil tanpa adanya monopoli bandar,” ujarnya.
Asep menyebut, pihaknya langsung bergerak cepat setelah Presiden mencanangkan program KDMP pada tahun 2025. Pembentukan pengurus dan penerimaan anggota koperasi menjadi langkah pertamanya.
“Setelah dicanangkan Presiden, saya sebagai Kepala Desa telah melakukan langkah-langkah kualitatif dengan salah satunya membentuk pengurus, anggota beserta aturan-aturan yang seharusnya terbentuk dalam regulasi koperasi,” kata Asep.
Meski demikian, lanjut Asep, proses pembangunan KDMP di Desa Payung masih terkendala dengan lahan. Sebab, lahan yang hendak dibangun itu merupakan fasilitas umum berupa sekolah yang tak pernah digunakan sejak berdirinya.
