Selasa, 3 Februari 2026 – 22:12 WIB
Penajam Paser Utara, VIVA – Kemajuan pengerjaan pembangunan fisik gedung Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah mencapai 100 persen.
“Progres fisik Istana Wakil Presiden sudah capai 100 persen,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Penajam Paser Utara, Selasa, 3 Februari 2026.
Istana Negara IKN
Photo :
- Citra – Biro Pers Sekretariat Presiden
“Saat ini fokus pengerjaan di bangunan Istana Wakil Presiden kepada pengadaan mebel dan interior,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Pak Bas itu menjelaskan istana Wakil Presiden di IKN menempati lahan dengan luas 148.417 meter persegi, luas bangunan 32.061 meter persegi dan nilai kontrak pengerjaan lebih kurang Rp1,457 triliun.
Arsitektur Istana Wakil Presiden di IKN mengusung konsep “huma betang umai”, merupakan bahasa Dayak, suku asli di Kalimantan Timur, yang bermakna ibu sebagai pengayom, pelindung, pemberi, dan pemelihara.
Rumah panggung dan panjang diangkat menjadi konsep Istana Wakil Presiden, konsep rumah tersebut merupakan ciri khas di Pulau Kalimantan, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Bangunan Istana hemat energi dan tidak konsumtif karena penting untuk lingkungan, kesehatan pengguna, bangunan, serta kenyamanan,” jelas Basuki.
Istana Wakil Presiden juga mengusung konsep pendingin hibrida sebagai pendingin udara hemat energi yang memaksimalkan sirkulasi udara silang.
Orientasi bangunan mengikuti arah matahari sumbu barat dan timur yang dapat mengurangi pemanasan pada bangunan, yang membuat energi pendingin bangunan jadi berkurang.
Istana Negara IKN
Photo :
- Citra – Biro Pers Sekretariat Presiden
Bangunan Istana Wakil Presiden telah rampung, kemudian penyempurnaan interior, kata dia, untuk pengadaan mebel atau perabot Istana Presiden dan Wakil Presiden tanggung jawab sekretariat negara.
Pembangunan IKN berjalan baik, seluruh infrastruktur, melengkapi fasilitas hunian dan perkantoran, serta infrastruktur utama ekosistem pemerintahan, termasuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028, demikian Basuki Hadimuljono. (Ant)
