Senin, 13 Oktober 2025 – 19:31 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya bakal membuat aplikasi untuk memantau dana reses yang diterima oleh setiap legislator. Nantinya, aplikasi tersebut dapat diakses oleh publik sebagai bentuk pemantauan terhadap wakilnya di DPR RI.
“Kalau menurut kita itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kan harus menunjukkan komponen biaya yang cukup sesuai dengan uang yang kemudian dikasih, gitu aja. Itu aja sudah bagus kalau kemudian mereka kan wajib upload nanti kegiatannya apa, di mana, dalam bentuk apa, begitu,” ucap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Ia menambahkan, aplikasi tersebut akan dikelola oleh Kesetjenan DPR dan diawasi langsung oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Publik nantinya dapat mengakses laporan kegiatan masing-masing anggota DPR.
Baca Juga :
Targetkan Pengelolaan Dana Haji Tumbuh Jadi Rp 188,9 Triliun Tahun Ini, Intip Fokus Investasi BPKH
“Kalau masyarakat mau lihat, tinggal ketik nama anggota DPR-nya. Misalnya ‘Sufmi Dasco’, nanti keluar laporannya. Itu juga akan dimonitor oleh MKD,” jelas dia.
Di sisi lain, ia mengaku anggota DPR kerap menomboki kekurangan biaya reses guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Ia mencontohkan saat melakukan kunjungan Dapil pada masa reses, anggota DPR terkadang diminta oleh pendukungnya untuk memperbaiki infrastruktur atau membeli perlengkapan tertentu.
“Nah, dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu,” kata Dasco.
“Lah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh,” sambungnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyebut legislator menomboki karena dapilnya berada di kawasan padat penduduk, contohnya seperti di Jakarta.
“Kadang-kadang kan itu kayak beberapa contoh kawan-kawan yang dapilnya padat, dapilnya padat ya contoh Habiburrahman, Jakarta Timur misalnya, ini Jakarta aja,” ungkapnya.
“Yang dapilnya padat, kalau dia bikin kegiatan sosialisasi di satu titik misalnya, kemudian bikin lagi yang lain di titik, tapi kemudian yang berdekatan dengan titik itu enggak dibikin, kadang-kadang konstituennya nagih. ‘Kok kami gak ada apa-apa sembako?’ misalnya gitu. Dia akhirnya ya nambahin,” sambung dia.
