Rabu, 6 Mei 2026 – 14:52 WIB
Jakara, VIVA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan perkembangan terkait pembangunan hunian sementara (Huntara).
Juru bicara Satgas PRR, Amran mengatakan secara keseluruhan pembangunan Huntara pascabencana Sumatera mencapai 93 persen. Ia menambahkan bahwa pembangunan Huntara sudah hampir tuntas.
Amran menjelaskan pihaknya menargetkan masyarakat bisa mendapatkan fasilitas di Huntara tersebut.
“Kemudian Huntara (Hunian Sementara) sudah 93 persen. Ini sudah hampir tuntas secara keseluruhan ya, karena memang target kita supaya masyarakat semuanya bisa terfasilitasi untuk tinggal di Huntara, dan tentunya Huntap (Hunian Tetap) akan bertahap karena Huntap ini butuh waktu untuk penyelesaian,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2026.
Terkait pembersihan lumpur, Satgas PRR menjelaskan hampir akses jalan nasional sudah 100 persen terhubung. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu dibenahi, seperti pembersihan parit yang terdapat tanah lumpur tertimbun.
“Kondisi untuk pembersihan lumpur ya, sudah signifikan hampir tuntas ya. Dan untuk akses jalan nasional sudah 100 persen dapat terhubung. Ini dari beberapa bulan lalu, sejak dari awal tahun sudah bisa terbuka secara keseluruhan. Saat sekarang ini tinggal pembersihan di drainase ataupun parit, tanah lumpur yang tertimbun,” ujar dia.
Sementara, pemerintah telah mengucurkan dana senilai Rp10,65 triliun telah dikucurkan penuh ke daerah, menandai fase krusial percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak.
Amran menegaskan, bahwa komitmen pemerintah terlihat nyata melalui distribusi anggaran yang telah rampung diterima pemerintah daerah.
“Dengan kita bisa lihat bahwa telah ada transfer ke daerah sebesar Rp10,65 triliun rupiah yang sudah diterima semua oleh daerah, dan secara bertahap dan tuntas pada 4 Mei yang lalu,” tuturnya.
Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tiga daerah yang menjadi fokus utama penanganan pascabencana.
Menurut Amran, dengan tuntasnya transfer anggaran, pemerintah daerah kini memiliki kapasitas penuh untuk mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara maksimal.
“Artinya pemerintah daerah sudah menerima semua anggaran dan hal-hal untuk mendukung kegiatan penanggulangan terkait dengan rehabilitasi dan konstruksi sudah bisa terlaksana secara maksimal di daerah,” jelas dia.
