Selasa, 26 Mei 2026 – 11:02 WIB
Bogota, VIVA – Presiden Bolivia Rodrigo Paz mengumumkan pemotongan gaji sebesar 50 persen untuk dirinya dan seluruh anggota kabinet di tengah tekanan besar akibat blokade nasional yang menuntut pengunduran dirinya.
Langkah tersebut merupakan upaya langsung untuk meredakan tekanan dari serikat pekerja dan organisasi masyarakat adat yang telah melumpuhkan ibu kota administratif La Paz.
Pengumuman itu disampaikan ketika negara di kawasan Andes tersebut memasuki pekan keempat aksi protes yang melumpuhkan berbagai aktivitas setelah dialog antara pemerintah dan pemimpin demonstran sepenuhnya gagal.
“Presiden, bersama para menteri, telah mengambil keputusan – sebagai bagian dari komitmen dan pengorbanan mendalam kami bagi negara – untuk mengurangi gaji kami sebesar 50 persen,” kata Paz dalam pidato publiknya.
Sebelum keputusan tersebut, Paz menerima gaji bulanan sebesar 24.978 boliviano (sekitar 3.617 dolar AS/Rp64,7 juta). Jumlah tersebut merupakan batas maksimum gaji pejabat publik di Bolivia. Setelah pemotongan, gajinya menjadi 12.489 boliviano (sekitar 1.808 dolar AS atau Rp32,3 juta).
Paz mulai menjabat pada akhir 2025 dengan agenda membongkar dua dekade kebijakan ekonomi kiri yang diterapkan pendahulunya, Evo Morales dan Luis Arce.
Dalam upaya menstabilkan keuangan negara, Paz mengalihkan pendekatan pemerintahannya ke Amerika Serikat, lembaga keuangan internasional, dan sektor swasta, sambil secara bertahap menjauh dari serikat pekerja yang memiliki pengaruh besar di negara tersebut.
Sejak awal Mei, kelompok masyarakat adat, pekerja tambang, guru, dan buruh pabrik terus melakukan blokade jalan. Gangguan tersebut memutus rantai pasok nasional dan memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, serta pasokan medis di kota-kota besar, sekaligus melumpuhkan pasar dan rumah sakit.
Sementara para demonstran menuntut pembatalan kebijakan penghematan untuk menekan kenaikan biaya hidup, Paz mempertahankan pemangkasan anggaran dan pengurangan subsidi bahan bakar sebagai langkah yang diperlukan untuk menstabilkan ekonomi.
Pemotongan gaji diumumkan hanya 24 jam setelah dialog yang sangat dinantikan antara pemerintah dan pemimpin masyarakat adat berakhir dengan kegagalan mencapai kata sepakat.
Pemerintahan Paz berulang kali menyatakan bahwa mantan presiden Evo Morales berada di balik kekacauan sosial tersebut. Pemerintah menuduh Morales memanfaatkan serikat pekerja dalam upaya untuk kembali berkuasa. Morales sebelumnya dilarang secara hukum untuk mengikuti pemilu 2025 yang dimenangkan Paz.
