Minggu, 10 Mei 2026 – 13:00 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), untuk menggerakkan ekonomi kreatif.
Saat menghadiri Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) V Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jawa Barat di Gedung Daan Mogot Pusdikif, Kota Bandung, Sabtu, 9 Mei 2026, Bima mendorong kepala daerah agar mampu membangun kemandirian fiskal guna mendukung program-program prioritas nasional.
“Daerah perlu didorong untuk mencari sumber pembiayaan alternatif, seperti crowd financing, alternative financing, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga optimalisasi aset daerah,” kata Bima dalam keterangannya, Minggu, 10 Mei 2026.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Bima menegaskan, Hipmi memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah, melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif. Menurutnya, Hipmi dapat menjadi penghubung antara kepala daerah, pelaku usaha, dan komunitas.
“Saya banyak tahu dengan teman-teman (Hipmi) yang masuk di wilayah ekonomi kreatif, kuliner, dan lain-lain. Karena kepala daerah itu enggak ngerti. Jadi saya sampaikan ini, teman-teman bisa bantu kepala daerah-kepala daerah supaya lebih kreatif dan inovatif,” ujarnya.
Bima melanjutkan, tantangan kepala daerah saat ini dapat dilihat dari keberhasilan menjalankan program strategis nasional di daerah. Kepala daerah menurutnya harus mampu mengawal Asta Cita secara detil, mulai dari kedaulatan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel).
Dia menilai, momentum saat ini menjadi kesempatan bagi generasi muda dan para pelaku usaha untuk berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia menurutnya dapat menjadi negara maju, apabila mampu memanfaatkan bonus demografi dengan baik serta membangun kemandirian nasional.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya kesinambungan visi nasional lintas kepemimpinan. Menurutnya, pergantian pemimpin seharusnya tidak mengubah arah pembangunan nasional. Hal tersebut tercermin di sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam yang tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi meski mengalami pergantian pemimpin.
“Enggak ada pemerintahan yang bisa sendirian, semuanya kolaborasi. Walaupun hari ini kolaborasi enggak cukup, sekarang adalah eranya co-creation. Kolaborasi itu mengakomodasi saja, tapi co-creation itu duduk sama-sama, ujian sama-sama, merencanakan sama-sama,” ujarnya.
