Jumat, 29 Mei 2026 – 20:00 WIB
VIVA –Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memasukkan pasukan keamanan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah perang. Keputusan ini diambil terkait duguaan kekerasan yang dilakukan terhadap tahanan Palestina di Israel.
Menyusul hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel langsung merespon dengan menyatakan memutus hubungan hubungan dengan kantor PBB. Israel juga menyebut keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam sama dengan Hamas sebagai tindakan yang memalukan dan tidak masuk akal. Hamas diketahui sudah lebih dulu masuk daftar hitam PBB tahun lalu.
Israel juga menyatakan akan menunggu hingga Sekjen PBB yang baru ditunjuk setelah masa jabatan Guterres berakhir pada 31 Desember mendatang.
“Guterres kini memanfaatkan bulan-bulan terakhir masa jabatannya untuk membuat tuduhan tanpa dasar terhadap Israel yang sama sekali tidak memiliki fakta. Israel telah membantah tuduhan tersebut secara menyeluruh, detail, dan tegas,” tulis Kementerian Luar Negeri Israel melalui platform X dikutip dari laman Times of Israel, Jumat 29 Mei 2026.
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan pihak yang menyamakan Israel dengan Hamas telah kehilangan seluruh otoritas moralnya.
“Sekretaris Jenderal sekali lagi memilih menjalankan kampanye politik dan kebohongan terhadap Israel. Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” ujar Danon.
Dalam wawancara dengan The Times of Israel, Danon mengklaim Israel sebenarnya sudah berupaya memenuhi berbagai langkah yang diminta Guterres tahun lalu agar tidak dimasukkan ke daftar hitam.
Langkah tersebut antara lain menerbitkan aturan larangan kekerasan seksual, membentuk sistem pengawasan dan disiplin, menyelidiki laporan yang dianggap kredibel, serta memberikan akses bagi PBB untuk pemantauan dan bantuan kemanusiaan.
Danon juga mengatakan Israel telah menyerahkan kerangka hukum dan sistem pengawasan lengkap kepada PBB, termasuk aturan internal, mekanisme pengaduan, dan proses penuntutan hukum bila diperlukan.
Ia mengaku sudah beberapa kali bertemu langsung dengan Pramila Patten dan timnya. Menurut Danon, Israel bahkan telah mengatur pertemuan pejabat tinggi dari dinas penjara, militer, dan Kementerian Kehakiman dengan delegasi PBB, tetapi kunjungan Patten ke Israel batal karena alasan teknis dan situasi keamanan.
